PROFIL
PNPM MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN
MUARA ENIM
I.
Pengantar
Secara umum, progres tahapan
kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP SPPN dikabupaten Muara Enim TA. 2012 ini telah
melalui tahapan perencanaan, mulai dari Musyawarah Desa Sosialisasi (MD I)
,Musyawarah desa khusus Perempuan, (MDKP), Musyawarah Desa (MDII) Perencanaan,
Menyusun Dokumen RPJMDes dan RKPDes,
penulisan . usulan, verifikasi usulan, Musyawarah Antar Desa Prioritas,
Pembuatan Desain dan RAB, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang kabupaten
serta Penerbitan Surat penetapan Bupati tentang LOkasi dan Alokasi dana,
persiapan pelaksanaan dan proses pencairan dan penyaluran dana. Proses tahapan
Perencanaan Tahun Anggaran 2012 menggunakan scenario optimalisasi hasil perencanaan Tahun 2011.
Pada MAD prioritas Usulan. Perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 baru
sampai pada tahap Review RPJMDes dan RKPDes (2013) yang akan digunakan untuk Tahun Anggaran
2013.
Kegiatan Pengintegrasian
(Horisontal dan Vertikal)
Kegiatan pengintegrasian secara
horisontal di tingkat Desa telah diterbitkan PERDES tentang RPJMDes dan
Keputusan Desa tentang RKPDes, satu Desa hanya mempunyai satu Dokumen
Perencanaan yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh SKPD dan
pihak ketiga yang ingin membantu pembangunan Desa harus menggunakan RPJMDes
sebagai acuan, hal ini telah ditegaskan oleh Bupati Muara Enim melalui surat
Edaran dan Pidato-pidatonya di berbagai kegiatan. Di tingkat Kecamatan, Forum
musrenbang membahas dan merekapitulasi seluruh usulan Desa berdasarkan RKPDes
untuk di kelompokkan dan disalurkan kepada masing-masing SKPD terkait. Untuk
dibawa ke forum SKPD dan Musrenbang. Sedangkan Integrasi Vertikal dilaksanakan
melalui forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Kegiatan Alokasi Dana Desa, CSR
telah menggunakan RPJMDes sebagai pedoman perencanaan pembangunan Desa. Untuk
kegiatan CSR telah dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
yang diketuai oleh Wakil Bupati Muara Enim, penyaluran dana CSR ke desa
berdasarkan usulan Masyarakat yang telah tercantum pada Dokumen RPJMdes. Forum semiloka SKPD dan DPRD
(tanggal 13 s/d 14 Juni 2012) Muara Enim telah menyepakati agar pemerintah
Kabupaten Muara Enim menerbitkan Regulasi berupa PERDA/PERBUP tentang
Pembangunan Partisipatif dan PERDA/PERBUP tentang PIK atau Block Grand
Kecamatan yang bersifat swakelola.
A.
Data Kabupaten
1.
Data Administratif
Terdiri dari 22 Kecamatan, 310 desa dan 16 kelurahan
2.
Data Geografis
Kab. Muara Enim terletak antara 4 derajat lintang selatan
dan 104 derajat bujur timur ,
Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Musi banyu Asin, Sebelah selatan
berbatasan dengan OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Sebelah Timur berbatasan
dengan OKI dan Kota Palembang. Luas Wilayah 9.140.50 km2. Kondisi
topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi dibagian barat daya,
merupakan bagian dari rangkaian bukit
barisan. Dibagian ini berada kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat
Tengah, Semende Darat Ulu dan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah berada
dibagian tngah terus ke Utara- Timur Laut, terdapat daerah rawa/lebak yang
berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Kondisi ini berada di
Kecamatan Talang Ubi, Penukal, Abab, Rambang Dangku, Tanah Abang, Lembak,
Gelumbang, Sungai Rotan dan Lubai.
3.
Data Kependudukan
Jumlah Penduduk
716.676, dengan kepadatan penduduk 78. Jumlah Penduduk Laki laki
363.577, Jumlah penduduk perempuan 353.099 (Sumber BPS Muara Enim)
4.
Potensi Sumber Daya Alam
Potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim antara lain,
potensi di bidang sumber daya alam yang meliputi Potensi sumber daya energi
yaitu energi batubara, minyak bumi, gas bumi, panas bumi,air, dan coal bed
metane. Potensi batubara 13,64 miliar ton dengan cadangan 6,25 miliar ton, coal
bed metane 34,06 triliun cubic feet, potensi geo thermal ( panas bumi) 470 mega
watt energy, potensi minyak bumi 252.397 milion stock tank barrel, dan gas bumi
12.477 bilion standar cubic feet.
Sementara potensi sumber daya pertanian di Kabupaten
Muara Enim meliputi sub sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, kehutanan,
dan sub sektor perikanan. Karet, kopi, dan kelapa sawit menjadi primadona
produk perkebunan. Sub sektor tanaman pangan diisi produk padi, jagung, ketela,
kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan budidaya ternak ayam ras
pedaging dan ayam petelur ikut menopang keberhasilan sektor peternakan. Sektor
peternakan memperlihatkan kegairahan tersendiri dengan keberhasilannya
mengentaskan kemiskinan dalam program Gerbang Serasan
Di sub sektor kehutanan yang relatif kecil dengan produk
utama kayu gelondongan, kayu bakar, dan lainnya, hingga kini masih terkendala
dengan upaya-upaya pelestaraian lingkungan hidup. Sedangkan sub sektor
perikanan yang kerap mengalami pasang surut dalam pertumbuhannya, lebih banyak
mengalami kendala dengan kerusakan ekosistem pengairannya.
Di
Sektor Pariwisata yaitu ada Beberapa obyek wisata
yang diunggulkan Pemkab Muara Enim, di antaranya adalah Air Terjun Curug Tenang
di Desa Bedegung, Tanjungagung, yang tak pernah kering walau saat kemarau
panjang. Lokasinya dikelilingi lahan pertanian yang subur dan hutan lindung
yang hijau. Namun jika ingin sedikit memacu adrenalin, lokasi Curug Ayun
Ambatan Pulau bisa menjadi tujuan wisata bagi penggemar olahraga arum jeram.
Potensi wisata lainnya adalah keindahan panorama Air
panas Gemuhak dan Danau Segayam. Lokasi Air Panas Gemuhak yang berudara sejuk
berjarak sekitar 90 Km dari Muara Enim, tepatnya di desa Penindaian, Kecamatan
Semendo Darat Laut. Sadangkan Danau Segayam yang kaya dengan biota ikan hiasnya
sangat cocok untuk perkemahan dan olahraga dayung. Yang tak kalah menariknya
adalah Candi Bumi Ayudi di Kecamatan Tanah Abang. Candi Bumi Ayu merupakan satu-satunya komplek percandian di
Sumatera Selatan yang memiliki sembilan buah candi yang menempati areal seluas
75, 56 ha.
B.
Visi Misi Pemerintah Daerah
Visi : Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Melalui
Pembangunan Partisifatif dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan
Kelembagaan dan
Partisipasi Gender.
Misi :
•
Menggerakkan Potensi Sumber Daya Manusia untuk
Menghasilkan Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia.
•
Meningkatkan Partisifasi masyarakat dalam Segala Aspek
Pembangunan disegala Bidang
•
Mendorong Tumbuh Kembang Kreatif itas dan Aktivitas
Masyarakat dalam Berkarya dan Berketerampilan
II . Program Pemberdayaan Masyarakat
A.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan digulirkan secara Nasional pada April 2007 dan terus dilaksanakan
hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan PNPM sendiri secara lengkap dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2007-2010
a. Alokasi dan Lokasi
a. Hasil Kegiatan
Dari
alokasi tersebut diwujudkan ke dalam kegiatan sebagai berikut :
Dari
Kegiatan yang dilaksanankan, jumlah pemanfaat mencapai 363.256
orang
2. PNPM Mandiri Perdesaan T.A
2011
a. Hasil Kegiatan
Dari
alokasi tersebut diwujudkan ke dalam kegiatan sebagai berikut :
III.
Pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2013
A.
Alokasi
dan Lokasi
A.
Progress
Kegiatan
Kegiatan untuk T.A 2013 yaitu Musrenbang Kecamatan di 9
kecamatan wilayah PNPM MP
A. Perkembangan UPK
1. Perguliran
1. Best Pratices
MUSRENBANG YANG
TERINTEGRASI DENGAN PNPM Mpd
DI KABUPATEN
MUARA ENIM
|
Pembangunan pada
dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek menuju kondisi yang lebih
baik. Pengelolaan pembangunan yang baik sudah semestinya melalui proses
perencanaan yang tepat yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan
melibatkan masyarakat sebagai sasaran, penerima manfaat serta yang akan
menerima dampak hasil pembangunan itu sendiri.
Namun hal ini
bukanlah sesuatu yang mudah, karena proses-proses ini (perencanaan sampai
penganggaran) sarat dengan tarik ulur kepentingan yang pada akhirnya
seringkali mengecewakan masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Ketika hal
ini terjadi berlarut-larut dalam jangka yang cukup lama dan terjadi proses
pembiaran, maka lambat laun memunculkan sikap apatis, pesimis dan
ketidakpedulian dari masyarakat terhadap agenda-agenda perencanaan desa dan
daerah yang rutin dilakukan melalui musrenbang.
Sehubungan
dengan hal tersebut sejak tahun 2007 Kabupaten
Muara Enim sudah dikenalkan dengan program-program pemberdayaan
masyarakat yang sangat berperan memberikan pembelajaran bagaimana mengelola
pembangunan secara partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelestarian sampai bagaimana mempertanggungjawabkan kegiatan.
Program pemberdayaan masyarakat ini, yang dilakukan bertahun-tahun/
berkelanjutan sangat efektif merubah pola pikir masyarakat, membuka ruang
kesadaran, bahkan membentuk habitus bahwa pola-pola pembangunan partispatif
berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas kegiatan, kepedulian masyarakat,
ketepatan sasaran, serta efisiensi anggaran pembangunan. Salah satu program
pemberdayaan masyarakat yang tetap eksis dan konsisten melibatkan masyarakat
adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri).
Program ini sudah banyak memberikan pembelajaran bagi proses
perencanaan partisipatif di tingkat desa dan kecamatan, yang semestinya dapat
diadopsi pada musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam perencanaan
reguler.
Berkaca dari proses musrenbang tahun-tahun
yang lalu, maka siap atau tidak siap, harus dilakukan perubahan dan perbaikan
mendasar terhadap proses fasilitasi, kualitas pelaksanaan dan out put
musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang harus dimaknai sebagai
wahana bertemunya kebutuhan masyarakat/ desa dengan program/ renstra
pemerintah daerah (SKPD). Agar proses perencanaan (musrenbang) berlangsung
efektif, berhasil guna dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka beberapa
hal yang telah dilakukan dalam PNPM
Integrasi di Kab Muara Enim , antara lain :
Perencanaan yang
baik dan benar merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah proses
pembangunan. Tidak boleh terjadi proses pembiaran terhadap suburnya sikap
apatis dan pesimis di masyarakat terkait agenda musrenbang, apalagi agenda
ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Meskipun masih banyak kekurangan di sana
sini tetapi yang jelas Kabupaten Muara
Enim telah melaksanakan proses integrasi mulai tahun 2011 dan di tahun 2012 dalam tahap pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi untuk
memperbaiki agenda tahunan yang apabila dilakukan secara baik akan menjadi
tumpuan harapan masyarakat untuk meraih hak-haknya dalam pembangunan.
BUPATI RESMIKAN
TK/TPA AZ-ZAHRAH DESA TEGAL REJO
KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM
Bupati
Ir. H. Muzakir Saisohar tanggal 7 Juni 2012 meresmikan TK/TPA Az-Zahrah di RT
11 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Bangunan yang diresmikan tersebut berasal
dari PNPM Integrasi ISP2.
Dalam
sambutannya Camat Lawang Kidul Drs H.Ali Fahmi MM mengucapkan terima kasih atas
kedatangan Bupati di desa Tegal Rejo tersebut. “ Kami juga mengucapkan terima
kasih atas peresmian TK/TPA Az-Zahrah yang merupakan bantuan dari PNPM
Integrasi tahun anggaran 2011, dan tahun
2012 ini juga desa Tegal Rejo mendapatkan dana PNPM Inetgrasi berupa
pembangunan Jalan Setapak menuju sekolah TK Az-Zahrah. Selanjutnya beliau juga menyampaikan terima
kasih kepada pelaku-pelaku PNPM yang telah banyak membantu dan mendampingi
masyarakat mewujudkan pembangunan TK AZ-Zahrah, karena dilihat dari dananya
sangat kecil dan awalnya tidak percaya dengan dana yang relative kecil dapat terwujud bangunan tersebut.
Selain
itu Kepala Desa Tegal Rejo menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga karena
sejak tahun 1982 desa tegal rejo tidak pernah mendapatkan bantuan dari
pemerintah berupa bangunan. Beliau
menyambut baik dan sangat berterima kasih dengan adanya program PNPM Integrasi
di Kabupaten Muara Enim desa Tegal Rejo mendapatkan sentuhan pembangunan dan
sekaligus pendampingan dalam mengelola dana bantuan. Terima Kasih semoga program ini tetap
berlanjut di Kabupaten Muara Enim
I.
Program
Pendukung
1. ISP2 (Integrasi Sistem
Pembangunan Partisipatif)
·
Sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan
partisifatif pola PNPM MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang) serta mendorong
penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisifatif
·
PNPM MPd Integrasi memberikan tekanan pada aspek
penguatan pemerintahan lokal, karena penguatan dan pelembagaan pembangunan
partisifatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki
kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada
masyarakat
II.
Penutup
Demikianlah
Profil ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
|
